Langsung ke konten
Berita Tanah Karo – Inewsrakyat.com
Untuk meningkatkan kualitas Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS Kesehatan gencar melakukan rekonsiliasi data Bersama Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Sosial dan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo.
Kepala BPJS Kesehatan Kabanjahe, Nora Duita Manurung menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan oleh pemerintah daerah kepada BPJS Kesehatan. Menurutnya, penyelenggaraan Program JKN di Kabupaten Karo akan berjalan baik hingga akhir tahun 2025.
“Terima kasih dukungan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten terhadap keberlangsungan Program JKN. Karena dengan beragam tantangan, Program JKN dapat sustain dari tahun ke tahun ke tahun. Dengan adanya kegiatan rekonsiliasi harapan kami Pemerintah Daerah Kabupaten Karo telah melakukan pemotongan dan penyetoran iuran berdasarkan komponen yang ditetapkan. Dalam hal ini Pemerintah Kota Medan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo telah berkomitmen bersama-sama dalam mencapai Universal Health Coverage (UHC) di atas 98 persen khususnya di Kabupaten Karo,” lanjut Nora.
Nora menambahkan bahwa terkait perkembangan data peserta yang dikelola oleh Dinas Sosial dapat disinkronkan dengan data yang dikelola oleh Bagian Kepesertaan BPJS Kesehatan. Data yang dihasilkan cukup akurat, sehingga jika ada penambahan kuota untuk segmen PBPU BP Pemda agar segera di konfirmasi ke BPJS Kesehatan.
Mengenai potensi risiko dan kendala selama tahun 2024, Nora berharap agar menjadi evaluasi pada penyelenggaraan Program JKN di tahun mendatang.
“Tahun 2025 sudah berjalan lima bulan, tentu beberapa kendala dan potensi risiko yang telah terjadi di tahun 2024 sudah berhasil di mitigasi sehingga tidak terjadi lagi tahun ini. Terkait dengan rekonsiliasi data untuk meningkatkan kualitas Program JKN, mudah-mudahan dapat tepat anggarannya, tepat jumlahnya, tepat penyampaiannya dan tepat kode akunnya. Kepada seluruh Pemerintah Daerah dapat menyepakati angka pembayaran iuran yang nantinya akan dituangkan dalam Berita Acara. Sehingga apa yang telah disepakati dapat dipertanggungjawabkan bersama,” sambung Nora tersebut.
Selain itu Nora juga berharap dukungan dari Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Kabupaten Karo untuk dapat memberikan masukan terhadap penyelenggaraan Program JKN. Khususnya bagi Dinas Sosial Kabupaten Karo, agar dapat memberikan masukan sekiranya ada hal yang perlu diperbaiki dalam penyelenggaraan JKN.
“Tentu lebih baik selama masih terdapat anggaran Pemerintah Daerah dapat mendahulukan pembayaran iuran untuk menghindari kendala penonaktifan yang berlanjut pada kendala layanan,” ujar Nora.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Karo, Mardin Purba memberikan apresiasi positif atas penyelenggaraan kegiatan yang telah diselenggarakan BPJS Kesehatan selama ini. Terlebih karena kegiatan rekonsiliasi data dilaksanakan untuk peningkatan kualitas data dari Program JKN.
“Saya juga mengapresiasi kerja dari BPJS Kesehatan karena selalu membina hubungan dan kerja sama yang baik dengan pihak-pihak yang berkompeten.Guna mendapatkan layanan kesehatan yang maksimal, perlu support dari kita semua. Support tersebut dalam bentuk iuran, baik oleh peserta, pemberi kerja, maupun pemerintah,” ungkap Mardin.
Mardin juga berkomitmen akan meningkatkan alokasi anggaran Program JKN yang selama ini ia akui masih belum optimal di Kabupaten Karo. Ia juga memohon maaf apabila ada hal-hal yang masih kurang memenuhi harapan BPJS Kesehatan.
“Sehubung dengan anggaran Program JKN yang masih belum terpenuhi akan kami upayakan maksimal melalui pajak rokok sehingga tidak terjadi kendala dalam pembayaran iuran peserta segmen Penerima Bantuan Iuran,” tutup Mardin Purba ini.
*Haris/INR
