Humbahas//I.News Rakyat.Com.Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan melalui surat permohonan Wakil Bupati, Junita Rebekka Marbun, secara terbuka dan tegas menolak anggaran pembelian mobil dinas baru dalam pembahasan R-APBD Thn 2025. Sikap Wakil Bupati mendapat perhatian serius melalui surat yang disampaikan langsung di tengah forum resmi, disaksikan anggota DPRD, dan ketua DPRD pimpinan OPD, dan unsur Forkopimda.
Junita Rebekka Marbun memohon bahwa pengadaan mobil baru tidak mendesak dan tidak mencerminkan prioritas kebutuhan masyarakat.
“Melalui surat kepada ketua DPRD Saya menolak anggaran pembelian mobil dinas Wakil Bupati. Pemerintah harus memberi contoh hidup sederhana dan memastikan anggaran benar-benar dipakai untuk rakyat,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa anggaran tersebut lebih bermanfaat jika dialihkan ke daerah tertinggal seperti Pakkat,Parlilitan, Tarabintang masih membutuhkan dukungan nyata untuk perbaikan infrastruktur, peningkatan mutu pendidikan, serta penguatan sektor pertanian.
“Akan jauh lebih baik jika anggaran ini dialihkan ke Papatar. Masyarakat di sana sangat membutuhkan pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan pertanian yang lebih serius,” ucapnya.
Junita juga menambahkan bahwa penghematan bukan sekadar jargon, tetapi harus diwujudkan melalui keputusan nyata.
“Penghematan bukan sekadar slogan. Masyarakat sangat membutuhkan akses jalan layak, air bersih, dan fasilitas umum yang memadai. Itu lebih penting daripada membeli mobil dinas,” ujarnya.
Wakil Bupati usulkan Efektivitas Perjalanan Dinas, Terutama ke Luar Negeri harus di usut tuntas.
Dalam rapat tersebut, Junita juga memohon kepada ketua DPRD perlunya evaluasi lebih ketat terhadap perjalanan dinas, terutama perjalanan ke luar negeri.
“Perjalanan dinas harus dievaluasi dan dipertanyakan efektivitasnya. Terutama perjalanan ke luar negeri, itu harus dikaji lebih ketat,” tegasnya.
Menurutnya, sudah tidak rahasia umum bahwa hasil dari beberapa perjalanan dinas tidak sebanding dengan biaya besar yang dikeluarkan.
“Kita harus memprioritaskan kegiatan yang benar-benar berdampak langsung pada masyarakat. Jangan sampai anggaran habis tanpa manfaat jelas bagi rakyat,” tegasnya.
Beberkan Minimnya Fasilitas Sebagai Wakil Bupati
Junita Rebekka Marbun juga memohon kepada ketua DPRD, kondisi sangat minimnya fasilitas yang ia terima sebagai Wakil Bupati, namun tetap menolak penambahan fasilitas yang tidak mendesak.
Ia menyampaikan lewat surat kepada ketua DPRD, bahwa fasilitas untuk jabatan Wakil Bupati selama ini sangat terbatas, bahkan berada di bawah fasilitas beberapa pejabat lain di lingkungan pemerintah daerah.
“Fasilitas saya sebagai Wakil Bupati sangat minim,” ungkapnya nya lewatsurat tersebut.
Ia merinci beberapa kekurangan:
Tidak ada ajudan pribadi Wakil Bupati,tidak ada tenaga pengamanan khusus,Tidak ada tambahan mobilitas kedinasan,Sebagian kegiatan harus saya tangani sendiri tanpa perangkat pendukung formal.
Junita bahkan memohon bahwa fasilitas Sekda dan sejumlah Kepala Dinas jauh lebih baik dibanding fasilitas yang diterimanya sebagai Wakil Bupati.
Meskipun demikian, ia tetap menolak pengadaan mobil dinas baru dan meminta anggaran dialihkan untuk kepentingan masyarakat.
Rapat Paripurna yang berlangsung dengan intensitas tinggi itu kemudian dilanjutkan dengan pembahasan perubahan pos anggaran Thn 2025, sesuai masukan yang berkembang. Sikap tegas Junita Rebekka Marbun dinilai sebagai langkah nyata mendorong transparansi, efisiensi, dan keberpihakan anggaran kepada masyarakat Humbang Hasundutan.
(Jonson Simamora)iNR
