KABANJAHE –inewsrakyat.com :Pemerintah Kabupaten Karo menutup rangkaian pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dengan penuh optimisme. Hal ini ditandai melalui pelaksanaan Exit Meeting bersama tim pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sumatera Utara, Selasa (5/5/2026).
Pertemuan penting yang digelar di Ruang Rapat Matang Sitepu, Kantor Bupati Karo ini dipimpin langsung oleh Antonius Ginting. Turut hadir Wakil Bupati Komando Tarigan, Sekretaris Daerah Gelora Kurnia Putra Ginting, serta jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Exit Meeting menjadi momen krusial dalam proses audit, di mana tim BPK RI memaparkan hasil temuan sementara sekaligus memberikan sejumlah rekomendasi strategis. Pemeriksaan ini bertujuan memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, serta memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Dalam pemaparannya, tim auditor menyampaikan gambaran umum hasil pemeriksaan yang telah dilakukan selama beberapa pekan terakhir. Selain itu, disoroti pula pentingnya ketepatan administrasi dan kepatuhan terhadap regulasi dalam penyusunan laporan keuangan daerah.
Bupati Karo, Antonius Ginting, menegaskan bahwa Pemkab Karo tidak hanya menjadikan audit sebagai kewajiban formal, tetapi sebagai momentum untuk terus berbenah.
“Kami berkomitmen menindaklanjuti seluruh saran dan rekomendasi yang diberikan. Ini adalah bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola keuangan demi kepentingan masyarakat Karo,” tegasnya.
Ia juga menginstruksikan seluruh OPD agar bersikap kooperatif dan responsif dalam menyempurnakan setiap catatan hasil pemeriksaan.
Bidik Opini WTP Kembali
Dengan berakhirnya tahapan pemeriksaan lapangan ini, Pemkab Karo optimistis mampu mempertahankan kinerja keuangan yang solid. Target utama yang dibidik adalah kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI—sebuah predikat tertinggi dalam audit laporan keuangan pemerintah.
Exit Meeting ini bukan sekadar penutup proses audit, tetapi menjadi titik tolak bagi Pemerintah Kabupaten Karo untuk memperkuat integritas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di masa mendatang.
**indi/iNR
