KARO –inewsrakyat.com|Pemerintah Kabupaten Karo terus tancap gas mendorong percepatan pembangunan daerah. Melalui Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Usulan Infrastruktur yang digelar secara daring pada Selasa (14/04/2026), Pemkab Karo memaparkan sejumlah proyek strategis kepada pemerintah pusat sebagai langkah konkret mengatasi persoalan konektivitas dan pemerataan pembangunan.
Rapat penting ini dipimpin langsung oleh Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes., didampingi Wakil Bupati Komando Tarigan, SP, Sekretaris Daerah Gelora Kurnia Putra Ginting, S.STP., MM., serta jajaran kepala OPD terkait seperti Bappedalitbang, Dinas PUPR, Perhubungan, Perkim, hingga Pertanahan.
Dari pihak pusat, turut hadir memberikan arahan Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah I Kemenko Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah bersama perwakilan kementerian teknis, di antaranya Kementerian PUPR, BBPJN Sumut, BWS Sumut, Kementerian Perhubungan, Kementerian PKP, serta Kementerian ATR/BPN.
Dalam paparannya, Bupati Karo menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur menjadi kebutuhan mendesak untuk membuka keterisolasian wilayah, mengurai kemacetan di jalur Medan–Kabanjahe, serta mendukung sektor pertanian dan pariwisata yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah.
“Potensi Karo sangat besar, namun masih terkendala aksesibilitas. Kami berharap dukungan pemerintah pusat agar rencana strategis ini dapat segera direalisasikan demi mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat,” tegasnya.
Adapun sejumlah usulan prioritas yang diajukan meliputi pembangunan jalan alternatif Simpang Tuntungan–Sembaikan–Berastagi, peningkatan ruas Sp. 3 Delitua–Rumah Liang–Serdang–Sp. Sinaman, hingga rencana pembangunan Jalan Tol Medan–Karo. Selain itu, pelebaran ruas Tugu Kol–Sp. Ujung Aji juga menjadi fokus untuk mengurai kepadatan lalu lintas.
Di sektor pedesaan dan logistik, Pemkab Karo mengusulkan pembangunan jalan Kutabuluh–Mburidi melalui Program Inpres. Sementara untuk mendukung pariwisata Danau Toba, peningkatan Dermaga Tongging menjadi salah satu prioritas, guna memperlancar konektivitas penyeberangan menuju Samosir.
Tak hanya itu, perhatian terhadap aspek sosial dan ketahanan pangan juga menjadi bagian penting, termasuk pembangunan hunian tetap bagi korban erupsi Gunung Sinabung serta perbaikan jaringan irigasi pertanian.
Menanggapi paparan tersebut, pemerintah pusat memberikan sejumlah catatan strategis. Usulan jalan daerah diarahkan untuk segera diajukan melalui Program Inpres Jalan, sementara rencana Jalan Tol Medan–Karo akan dibahas lebih lanjut terkait kelayakan teknis dan skema investasi.
Untuk sektor irigasi, khususnya Irigasi Paya Lah-lah, akan dilakukan koordinasi lintas sektor. Penanganan 153 unit rumah korban Sinabung diupayakan melalui Kementerian PKP. Adapun pembangunan Dermaga Tongging akan diawali dengan penyusunan studi kelayakan (FS) dan perencanaan teknis (DED) oleh Kementerian Perhubungan.
Melalui forum ini, diharapkan terbangun sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan pusat, sehingga berbagai usulan strategis tersebut dapat segera terealisasi dan masuk ke tahap pembangunan fisik pada tahun anggaran mendatang.
**indi/ iNR
